Polls

Login User






Lupa Kata Sandi?
Belum memiliki akun? Daftar

Online

PELATIHAN DETEKSI DINI BAGI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI DIY Cetak E-mail
20 January 2011
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Tanggungjawab penyelenggaraan FKDM dilaksanakan oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah. Pemerintah disini adalah pemerintah daerah dari tingkat Provinsi yaitu Gubernur, sampai tingkat Desa / Kelurahan yaitu Kepala Desa / Lurah. Keanggotaan FKDM terdiri dari wakil - wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga Pelatihan lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya yang berada di tingkat provinsi hingga desa / kelurahan.


Tugas FKDM adalah menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati / Walikota, Camat, Kepala Desa / Lurah (menurut tingkatannya) sebagai bahan pembuatan kebijakann yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta FKDM telah terbentuk sampai tingkat desa / kelurahan, meskipun demikian sampai dengan saat ini masih ada dua Kabupaten / Kota yang belum belum membentuk FKDM, yaitu di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.

Secara umum Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang relatif kecil dilihat dari luas wilayahnya, namun demikian menyimpan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang besar terhadap upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah dan bahkan berpengaruh terhadap situasi nasional.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan pendidikan utama di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan  dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta  menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan sebagaian masyarakat dan lain-lain.

Disamping itu letak geografis dan kondisi geografis wilayah DIY yang berada di antara gnung berapi dan samudera, menyebabkan wilayah DIY sangat rawan terhadap bencana alam, khususnya letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Berbagai macam potensi konflik dan bencana alam tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan melainkan harus diantisipasi, diatasi dan ditanggulangi, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama- sama dengan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat ini harus terus dipupuk dan dikembangkan agar ketentraman dan ketertiban terus menerus dapat dijaga.

Meskipun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta FKDM telah terbentuk sampai dengan tingkat desa / kelurahan, namun para anggotanya belum dibekali dengan ketrampilan yang cukup sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota agar bisa bekerja dan berperan lebih optimal. Oleh karena itulah kegiatan peningkatan ketrampilan yang berupa Pelatihan Deteksi Dini bagi FKDM ini diselenggarakan.

 

MAKSUD DAN TUJUAN

A.     Maksud

        Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi anggota FKDM sehingga mampu mengemban tugas dengan lebih profesional.

B.     Tujuan

        FKDM dengan segala peran dan fungsinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi terselenggaranya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

 

PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Deteksi Dini bagi  FKDM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh anggota FKDM Provinsi DIY; anggota FKDM Kabupaten / Kota se DIY, staf Badan Kesbanglinmas Provinsi dan Kabupaten / Kota se DIY dengan jumlah sebanyak 25 Orang

Pelaksanaan Pelatihan Deteksi Dini bagi FKDM di Daerah Istimewa Yogyakarta  dilaksanakan selama 3 hari kerja yaitu pada tanggal  8 – 10 Juni 2010, jam 09.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY, Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta.

 

MATERI DAN NARA SUMBER

A.     Membangun Kepekaan Terhadap Kerawanan / Bahaya Faham Komunis Gaya Baru (New Left ) Di Indonesia, oleh Korem 072 Pamungkas :

1.    Komunis sebagai ideologi  mengajarkan dialektika materialisme, jelas dikatakan bahwa komunis adalah atheis, tidak mengakui adanya Tuhan, karena tidak nyata. Disamping itu kekuasaan di negara Komunis dipegang oleh satu partai, bukan ditangan rakyat dan bersifat totaliter tidak memberikan hak individu. Sehingga komunis baik secara ideologi maupun secara gerakan  bertentangan dengan Ideologi Pancasila.

2.    Pengaruh gerakan radikal kiri telah masuk ke dalam berbagai organisasi sosial di Indonesia, termasuk LSM-LSM meskipun kelompok tersebut belum tampak secara jelas, namun aliran ini tidak kalah berbahayanya dari ancaman komunis, karena secara jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Tokoh-tokoh PKI dan kader-kadernya ini disinyalir juga melakukan penyusupan ke dalam berbagai organisasi dan lembaga pemerintahan.

3.    Indikasi kebangkitan komunis : pembentukan Organisasi Massa dan Partai Baru, berjuang lewat rekonsiliasi untuk berusaha menghapuskan dosa sejarah, melalui rapat-rapat dan seminar yang dilaksanakan oleh ormas atau individu yang terindikasi merupakan kepanjangan aliran komunis, dan lain-lain.

4.    Beberapa kebijakan yang memberi peluang bangkitnya kembali komunisme di Indonesia :Pencabutan TAP MPR Nomor II tahun 1978 tentang P-4 yang diikuti dengan pembubaran BP7, Presiden KH. Abdurrahman Wahid berniat meminta maaf kepada eks PKI terhadap pemberontakan G.30 S/ PKI dan mengusulkan serta  mensosialisasikan pencabutan TAP MPRS No. XXV tahun 1966, Presiden Megawati memberi peluang dan kesempatan secara luas kepada para kader PKI Gaya Baru mengembangkan dirinya dengan mengakomodir mereka di dalam wadah organisasi PDIP, serta Pencabutan pasal 60 g, UU Nomor 12 tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi.

5.    Strategi antisipasi dan penanggulangan : Strategi Penanggulangan Secara Menyeluruh, Strategi Penanggulangan Terpadu, Strategi Penangkalan, dan Penegakan hukum.

 

B.     Potensi Konflik Lokal dan Pendekatannya, tinjauan dari Terminologi Sosial; oleh KH. Abdul Muhaimin, Ketua FKDM Provinsi D I Y :

1.    DIY tidak luput dari potensi konflik lokal yang muncul di tengah masyarakat. Sejauh ini konflik lokal yang muncul pada umumnya berkaitan dengan benturan antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat.

2.    Potensi konflik lokal antara lain dapat dipicu oleh kedatangan investor yang ingin berinvestasi di wilayah DIY, perebutan tanah, kebijakan pengembangan kawasan, perebutan sumber daya ekonomi, dll.

3.    Contoh yang masih berlangsung hingga saat ini adalah penolakan warga petani lahan pantai terhadap proyek penambangan pasir besi di Kulonprogo serta penolakan warga PKL di wilayah pantai Parangtritis terhadap rencana penertiban wilayah Parangtritis.

4.    Penyelesaian konflik melalui security approach / represif akan menjadi kontra produktif, sehingga dibutuhkan pendekatan secara persuasif yaitu melalui proses-proses dialogis secara simultan.

5.    Di DIY memiliki 3 pilar yang selama ini mampu meredam potensi konflik yaitu :
a.    Kraton sebagai centre of culture
b.    Tokoh-tokoh agama yang dialogis
c.    Sri Sultan sebagai tokoh pengayom masyarakat DIY

 

C.     Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Problem yang ada pada   Lingkungannya; oleh Pos Wilayah Badan IntelIjen Negara Provinsi DIY  :

1.    Secara umum perkembangan situasi politik dan keamanan di DIY relatif cukup kondusif. Dinamika politik yang ada dalam beberapa hal dapat berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG) yang besar terhadap upaya penciptaaan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah dan bahkan berpengaruh terhadap situasi nasional.

2.    Sebagai salah satu miniatur Indonesia, keragaman agama, etnis/suku, budaya, bahasa dan adat kebiasaan maka DIY menyimpan potensi konflik sosial, terutama konflik yang bernuansa agama, antar suku, golongan, pengikut partai, konflik antara kebijakan daerah dengan sebagian masyarakat dan lain-lain.

3.    Peta permasalahan yang berpotensi muncul di wilayah DIY antara lain :
a.    Ideologi : gerakan radikal kanan dan radikal kiri
b.    Politik : gerakan mahasiswa, ormas / LSM
c.    Ekonomi : pasir besi di Kulonprogo, rencana penataan Parangtritis
d.    Sosial budaya : radikalisme pelajar
e.    Sosial ekonomi : pengangguran, kemiskinan, kriminalitas
f.     Hankam : masalah konflik antar suku/kelompok

4.    Kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di suatu wilayah (DIY) menggambarkan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat, sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan yang serius.

 

D.     Konflik dan Kekerasan: Mengenali Potensi untuk Pencegahan Kekerasan Studi Kasus Kota Yogyakarta, oleh Pusat Studi keamanan dan Perdamaian UGM :

1.    Konflik tidak sama dengan kekerasan. Melihat dan memahami potensi konflik tidak sama dengan melihat potensi konflik dan kekerasan. Konflik diartikan sebagai sebuah situasi dimana dua belah pihak atau lebih memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda, dan kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental, atau sosial atau lingkungan yang menekan dan menyebabkan orang atau kelompok tidak bisa menampilkan potensinya secara utuh.

2.    Ada 5 jenis konflik kekerasan utama, yakni:
  • a.    Sumber Daya Fisik; yakni konflik yang berhubungan dengan sengketa kepemilikan, akses, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
  • b.    Administratif; yakni konflik yang berkaitan dengan sengketa pengelolaan/ prosedur/ pelayanan, dan program, baik yang didanai oleh lembaga donor atau pemerintah atau BUMN dan atau swasta.
  • c.    Kedudukan atau Jabatan dan pengaruh politik; yakni konflik yang disebabkan karena persaingan dalam kekuatan politik, baik pemerintahan maupun non pemerintaha, posisi di tingkat desa/ kabupaten (lazimnya berkait dengan pemilihan umum dan penunjukan jabatan)
  • d.    Main hakim sendiri atau balas dendam; umumnya berkait dengan persoalan main hakim sendiri atau balas dendam karena persoalan pribadi atau komunal.
  • e.    Lain-lain; yakni yang tidak tercakup dalam konflik diatas, umumnya karena persoalan antar keluarga atau teman.

Kelima jenis konflik utama ini, sedikit banyak bisa menggambarkan bentuk potensi umum konflik yang ada di Indonesia pada umumnya, termasuk di dalamnya Propinsi DIY.

3.    Tanggap darurat terhadap keadaan konflik juga perlu mempertimbangkan tahap-tahap ini. Tujuan dari penahapan konflik ini diantaranya adalah:

  • Mengetahui dinamika konflik (proses eskalasi dan de-eskalasi) dalam jangka panjang,
  • Mengetahui tahap-tahap konflik yang sedang dialami,
  • Mengetahui faktor apa yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi konflik,
  • Memprediksi kecenderungan konflik di masa mendatang.

 

E.      Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kantramtibmas, oleh Biro Bina Mitra POLDA DIY :

1.    Keamanan masyarakat dalam rangka kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut : Perasaan bebas dari gangguan fisik  maupun psikis, adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya, serta perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah.

2.    Kondisi kamtibmas yang kondusif diperlukan sebagai prasyarat pengembangan nasional dan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang merupakan kebutuhan bersama seluruh warga masyarakat dan pemerintah, bukan hanya kebutuhan POLRI. Untuk itu harus dikelola / dibina secara bersama oleh komponen masyarakat dan pemerintah dengan POLRI sebagai inti pembina kambtibmas

3.    Tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan kamtibmas :

  • Fungsi deteksi : Membantu dalam melakukan upaya-upaya untuk mengetahui adanya ancaman gangguan kamtibmas di lingkungannya serta memberikan info kepada polri apabila diketahui adanya hakekat gangguan
  • Fungsi preemtif : Membantu melakukan upaya penangkalan terhadap semua potensi gangguan yang bersumber dari lingkungan hidupnya / tugasnya
  • Fungsi preventif : Membantu dalam melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif / pencegahan berupa pam swakarsa di lingkungannya masing-masing, baik di lingkungan pemukiman, pekerjaan / usahanya, maupun lingkungan pendidikan.
  • Gakkum : Membantu dalam melakukan tindakan pertama dalam hal terjadinya gangguan kamtibmas

4.    Berbagai macam modus operandi kejahatan : peredaran uang palsu, pembunuhan, curat ( pencurian dengan pemberatan ), curas                  ( pencurian dengan kekerasan ), curamnor ( pencurian kendaraan bermotor ), trafficking  ( perdagangan manusia ), narkoba dan miras, dll.

 

F.      Prosedur Penanganan Kasus dan Mekanisme Pelaporan; Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

1.    Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat  dalam menghadapi potensi  dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

2.    Forum kewaspadaan dini masyarakat adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

3.    Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi

4.    Tugas FKDM :

  • Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat menegnai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa  bencana alam dalam rangka mencegah dan penanggulanganya secara dini
  • Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

5.    Jika terjadi suatu kasus anggota FKDM dapat melaporkan melalui aparat polisi sesuai dengan prosedur pelaporan kasus yang ada. Atau untuk menangani suatu gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat dapat melalui langkah observasi di lapangan. Pemetaan masalah dilakukan agar dapat dirumuskan suatu langkah antisipasi dan solusi yang tepat, agar gejala yang terindikasi tidak semakin muncul ke permukaan, sehihngga dapat mengganggu kamtibmas.

6.    Dalam melaksanakan tugasnya anggota FKDM dapat melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait, agar dapat dirumuskan suatu langkah antisipasi, solusi, serta rekomendasi kebijakan yang tepat dan  komprehensif.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.   Kesimpulan

1.    DIY sebagai salah satu kota tujuan pariwisata dan pendidikan utama di Indonesia, berdampak terhadap besarnya kemajemukan pada kharakteristik masyarakatnya, sehingga menyimpan potensi konflik yang sangat besar yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas dan kondusifitas daerah. Juga kondisi geografis DIY menyebabkan DIY rawan terhadap bencana alam.

2.    Ditinjau dari potensi konflik dan potensi bencana alam tersebut, dapat dilihat bahwa tugas anggota FKDM tidaklah ringan. Untuk itu diperlukan suatu komitmen yang kuat dari setiap anggotanya, guna mengoptimalkan fungsi dan peran FKDM agar dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap perubahan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat DIY ke arah yang lebih baik.

3.    Potensi-potensi permasalahan yang mungkin timbul di DIY, antara lain :

  • Ideologi : gerakan radikal kanan dan radikal kiri
  • Politik : gerakan mahasiswa, ormas / LSM
  • Ekonomi : benturan antara kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan aspirasi masyarakat
  • Sosial budaya : radikalisme pelajar
  • Sosial ekonomi : pengangguran, kemiskinan, kriminalitas
  • Hankam : masalah konflik antar suku/kelompok
  • Bencana alam : letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, puting beliung.

4.    Tugas FKDM adalah untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana, dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini juga memberikan rekomendasi bagi pimpinan di wilayah setempat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

5.    Untuk itu anggota FKDM harus memahami betul misi dan perannya, dan paham bahwa komitmen setiap anggota akan menentukan keberhasilan tugasnya dalam mengemban visi dan misinya. Karenanya komitmen menjadi sangat esensial dan mutlak dimilki oleh setiap anggota. Tanpa komitmen, visi dan misi yang diemban tidak akan pernah terwujud. Komitmen disini adalah bahwa setiap individu secara sadar dan sungguh-sungguh mau memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan segala resiko yang akan dihadapi.

6.    Satu hal lagi yang penting adalah membangun kepercayaan dan kecintaan terhadap tugas, juga kecintaan dan rasa memilki terhadap lingkungan sekitar yang semuanya akan bermuara kepada kepentingan bangsa dan negara.

 

B.   Saran

1.    Kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara kontinyu dikemudian hari, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi anggota FKDM dan kinerja anggota FKDM dapat terus dioptimalkan, dalam tugasnya melakukan deteksi dini terhadap segala potensi ancaman baik bencana social maupun bencana alam.

2.    FKDM diharapkan dapat merancang program kerja tahunan sehingga langkah FKDM lebih terarah, dan kegiatan FKDM dapat lebih terfokus serta memberikan output yang nyata, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3.    Dalam melaksanakan tugasnya FKDM diharapkan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang sekiranya dapat memberikan masukan dan menjalin kerjasama dalam mendeteksi, mengantisipasi dan menanggulangi segala permasalahan yang muncul ditengah masyarakat, khususnya yang dapat mengganggu kamtibmas serta persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperlancar kerja anggota FKDM.

4.    Pemerintah sebagai fasilitator diharapkan mampu terus memfasilitasi segala kegiatan FKDM agar kedepannya diharapkan kompetensi dan kinerja anggota FKDM dapat semakin optimal, disamping diharapkan dari masing-masing anggota FKDM sendiri memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

5.    Disamping itu perlu adanya upaya untul merumuskan suatu bentuk pelatihan bagi anggota FKDM dengan materi yang lebih berfokus kepada strategi pengenalan/deteksi terhadap ancaman/potensi permasalahan yang mungkin muncul ditengah masyarakat, dengan langkah antisipasi dan penanggulangannya.

 
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

Related Items